Suara Keledai

oleh : Sang Murid

Di dalam Al-Quran ada disebut bahwa ulama (kaum terpelajar/intelek) itu adalah pewaris nabi. Apakah tugas para nabi? Tugas nabi adalah membangun masyarakat dalam sebuah sistem yang bermartabat, adil dan sejahtera. Apakah mungkin kaum badui, yang tidak tahu baca tulis, yang tidak baca Qur'an, yang tidak baca Hadis, yang tidak baca Karl Max, Naisbit, Toffler, Ali Shariati, Tan Malaka, Soekarno dst-nya mampu memberikan guidance terhadap pembangunan peradaban? Nabi-Nabi tu bukan tokoh fiksi. Kehadirannya adalah sebagai kaum intelek yang mendapat bimbingan Allah SWT. Itulah kenapa ummat harus mempunyai marja' lil taqlid. Ulama yang menjadi sumber dalam menginterprestasi fiqh dan muamalah

Di Indonesia, ummat Islam sudah tidak lagi mempunyai marja'. Karena ulamanya habis dikooptasi dan terjadi pendangkalan pemahaman agama terutama dalam menyangkut taqlid pada ulama. Itulah keberhasilan terbesar orientalis di Indonesia yang di mulai oleh Snouck Hugronje di Aceh. Alih-alih berfikir dalam jihad dan ijtihad, kini kita disibukkan dengan qunud, wudhu dan thaharah.


Serta sufisme! Berzikir sambil menangis-nangis seperti kaum pentakosta. Mempunyai Allah kok malah jadi cengeng! bukan malah jadi berani! Ulama dan ummat pun menjadi lemot! Kita menangis-nangis dalam meminta ampun. Itu boleh saja tapi akan menjadi buruk dan dosa besar apabila kita berburuk sangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Karena diantara dua sujud hapus semua dosa kita kecuali menserikatkan Allah. Termasuk dosa syirik karena takut kepada taghut! ataupun takut tidak makan jika membela kebenaran. Berzikir juga adalah amalan mulia asalkan dia bukan tempat pelarian dari realita. Kita tidak boleh lupa bahwa arti Mihrab adalah tempat bertempur!

Kehadiran kaum intelek sangat dianjurkan dalam Islam. Itulah mengapa dia mendapat derajad yang hampir mendekati derajad Nabi. Repotnya istilah kaum intelektual semakin rancu karena adanya orang yang cari makan dengan kemampuannya dan sebutannya sebagai intelektual. Itulah yang disebut oleh Gibran dalam syairnya tentang Bangsa Kasihan, yang salah satunya cirinya, intelektualnya adalah gentong nasi. Profesor, doktor dan master kita adalah gentong nasi!

Nah dalam pemilu lalu, ulama sebagai pewaris nabi sdh ditinggalkan ummat demi BLT. Padahal kelas menengah baik muslim dan non-muslim mayoritas mendukung JK. Terbukti hampir tidak ada kekuatan MUI, NU, Muhammadiyah, FUI, FPI, KAHMI, HMI dst-nya itu dalam mendukung JK. Kalah dengan BLT!

Ini merupakan sebuah fenomena baru. Bahwa kini ternyata masyarakat kita sudah semakin turun kelasnya. Semakin miskin dan terancam kelaparan. Dan kelompok borjuasi-nya tidak berkembang. Dan ini juga bukti demokrasi tidak selamanya baik. Kelas menengah yang terpelajar kalah dengan kelas miskin, bodoh tapi banyak..

Apakah mungkin kita membangun sebuah perubahan dan kebangkitan dimana pemerintahannya dibangun dari suara kaum miskin yang sebenarnya tidak berpartisipasi sama sekali. Partisipasinya hanya ditampilkan 5 tahun-an, setelah itu mereka kembali tenggelam dalam kebudayaan bisu-nya.. (sub merged in to culture of silence). Perubahan hanya ada dan akan berlangsung terus apabila ada oposisi yang perduli, berbicara dan bergerak! Dan oposisi itu hanya ada pada kelas menengah yang terpelajar dan mempunyai kehidupan yang lebih baik.

Jadi semua revolusi kaum miskin yang menghasilkan diktatorial akan menggunakan suara orang miskin untuk membangun kekuasannya. Yang berikutnya kekuasaan yang seperti itu akan membunuh kelas menengahnya secara sistematis. Itu akan dimulai dgn mengebiri kekuatan-kekuatan sipil yang sudah dan berpotensi menjadi oposisi pemerintah. Seperti Partai lawan dan kawan, KPK, DPR dan Ormas2 Islam, mahasiswa dan lain-lain.. dengan cara-cara kooptasi, intervensi, subversi, intimidasi, inflitrasi dan seterusnya.

Yang sudah pasti ke depan SBY akan menegaskan hegemoninya terutama di Partai Golkar, TNI dan merusak Prabowo serta Gerindra. Itu akan jadi prioritas utamanya. Dan apapun yang dilakukan SBY akan mendapat dukungan masyarakat internasional terutama Amerika. Karena SBY bekerja bukan untuk kepentingan dirinya, koalisinya, pendukungnya tapi untuk kepentingan hegemoni Amerika Serikat.

Nah lalu apa yang kemudian akan terjadi?? Itu persis terjadi seperti apa yang diceritakan Al-Quran tentang sebuah negeri :
1. Jika kaum intelektualnya tidak membentuk opoisi dan malah mengkooptasikan dirinya pada rezim. Maka negeri itu akan dibuat Allah sehancur-hancurnya..
2. Allah akan memberikan azab yang akan menghancurkan negeri itu seperti ketakutan (intel dan polisi bertindak sewenang-wenang seperti halnya dengan peristiwa mengejar teroris), perang (konflik), hama (karena tidak ada lagi subsidi untuk membeli pestisida), kelaparan (mis manjemen pertanian), wabah (ketiadaan obat2an), berhutang, bangkrut dst-nya, bencana alam yang tidak tertanggulangi dst-dstnya..
3. Allah telah membuktikan bangsa-bangsa yang kuat hancur lebur, baik peradabannya maupun kehadirannya dalam peta dunia karena terjadi separatism dan balkanisasi..
4. Para penjahat dan kaum kafir bebas berkeliaran, memfitnah agama ini, mengada-adakan hal yang buruk, memberangus dakwah, menangkapi ulama.
5. Dalam sebuah hadis juga diramalkan tentang dekatnya kiamat antara lain:
a. Seorang ibu akan melahirkan anak yang kemudian akan menjadi tuan bagi si ibu.. si ibu dipelihara tetapi dijadikan pembantu ataupun ibu kita sudah tidak kita pelihara tapi kita kirim sebagai TKI.
b. Adalah orang-orang bertelanjang kaki (miskin) tetapi akan memasuki gedung-gedung yang tinggi.( revolusi sosial?)
c. Orang bodoh berkhotbah di mimbar.. ya seperti SBY itulah!
d. Ummat ini banyak tapi tak berdaya, bagai buih diatas ombak lautan. Terhidang sebagai santapan kaum kafir.

Kau, aku dan banyak kawan-kawan kita memilih bukan SBY itu bukan karena kita yakin mereka akan menang. Semua kita ini sudah tahu SBY itu sukar untuk dikalahkan. Kita pilih itu, karena iman! Karena SBY adalah pelindung ahmadiyah dan komprador setan besar amerika. Kita ini semuanya berada dalam barisan SBY jauh lebih dahulu dari mereka yang sekarang bersorak sorai dibelakangnya. Kita memilih keluar dari SBY karena dia mengkhianati Islam dan bangsa ini. Itulah pilihan El-Hurr, pilihan orang merdeka! Pilihan orang yang tercatat sebagai syahid pertama dari pasukan Imam Hussain. Hari-hari itu kita bagaikan bertempur di Karbala melawan Yazid si Khalifah palsu!

Pahala atas pilihan kita itu kini mengalir ke kita laksana sungai tidak putus-putusnya sampai pada hari kita berhadap-hadapan langsung dengan Allah, saat kita semua semua pertanggung jawaban terhadap semua pilihan kita dan pertanggung jawaban kepemimpinan kita dalam melakukan perubahan.. Di hari itu kita termasuk dalam golongan orang yang telah berlepas diri dari nabi palsu ghulam ahmad, para pembunuh massal di Irak dan Afganistan, serta penyembah berhala yang melarung sajen pada setan sungai dan laut..

QS Lukman : 19
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Ayat diatas memang ditujukan sebagai sebuah peringatan agar jangan bersikap sombong, takabbur dan anjuran agar sopan santun dalam berbicara (termasuk peringatan kepada saya yang menulis ini). Tapi bagaimana jadinya kalau sang keledai bisa memberikan suara??? Maka terbangunlah sebuah rezim penindas yang akan memelihara sebanyak-banyaknya keledai.

Sekedar Tadrrus kita agar dalam hal apapun kita sebaiknya jangan berlaku curang, yaitu QS Al-Muthaffiffin : 1-9. Yang artinya adalah sbb :
(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (7) Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. (8) Tahukah, kamu apakah sijjin itu? (9) (Ialah) kitab yang bertulis.

Sadaqallahul'azim
Wallahu'alam.


Selengkapnya...

SBY Tak Punya ‘Sense of Crisis’?

sumber : inilah.com

Written by Herdi Sahrasad
Tuesday, 07 April 2009

Kiat Presiden SBY mempertahankan popularitas dengan meluncurkan album ketiga mengundang banyak kritik. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahkan mengecam manuver itu. “Rakyat lagi susah, presidennya kok malah yanyi!” kata Ketua Dewan Syuro PKB itu.

Produktif mana SBY sebagai presiden ketimbang penyanyi? Dalam terminologi kuantitas, jawabnya tentu yang terakhir. Bayangkan, baru satu term jadi presiden, SBY sudah meluncurkan tiga album. Album ketiganya bertajuk Evolusi diluncurkan Minggu (11/1).


Untuk apa SBY meluncurkan album ketiga ini? Dia ingin mengungkapkan isi hati dan pikirannya setelah empat tahun lebih memimpin bangsa. Dia ingin berbagi rasa keseniannya kepada masyarakat. Maka, diajaknya Yockie Suryoprayogo, musisi yang top ketika berkolaborasi dengan Chrisye dan Eros Djarot, untuk menggarapnya.

Album ketiga SBY meluncur saat kehidupan masyarakat belum juga terangkat ke harkat yang lebih baik. Kesulitan dan kesusahan masih mendera sebagian besar warga. Maka, datanglah sentilan dari Gus Dur, mantan presiden. “Rakyat sedang krisis, presidennya kok malah nyanyi,” kata Gus Dur.

Rakyat susah? SBY belum mampu mencarikan solusi untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat, terutama dari sisi ekonomi. Itu karena titik pandang dan tindakan yang sering berubah-ubah.

Masih ingat pernyataan SBY yang mengkritik tiga sistem ekonomi: kapitalisme, komunisme, dan neoliberalisme? Sungguh terasa aneh. Pernyataan itu justru hadir di tengah gencarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi kapitalisme-neoliberalisme era kepresidenan SBY, pemimpin hasil Pemilu 2004.

Sejatinya, kritik SBY terhadap kapitalisme global bukan barang jualan baru. Pada beberapa kesempatan, sebagaimana dicatat aktivis LSM Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, ternyata SBY pernah menegaskan hal yang sama. Bahkan ketika menyampaikan pidato awal tahun, SBY mengajukan tiga komitmen pemerintah memperjuangkan kemandirian bangsa. Tiga hal pokok tersebut adalah kemandirian di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan negara.

Di sinilah letak persoalannya. SBY bersikap ambivalen dan mendua. “SBY mengkritik kapitalisme dan mendorong kemandirian. Di saat yang sama, berbagai kebijakan politik dan ekonomi neolib pro IMF dan Bank Dunia kerap lahir atas persetujuannya,” kata Dani Setiawan Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU), Jakarta.

Rakyat tentu tidak lupa betapa sadisnya pencabutan subsidi BBM, dua tahun lalu. Rakyat juga gerah ketika pemerintah melaksanakan kebijakan liberalisasi perdagangan dengan membuka keran impor bagi produk-produk pertanian. Dan paling banyak diributkan adalah penjualan blok Cepu ke ExxonMobil, serta perjanjian DCA Indonesia-Singapura yang sangat mengusik kedaulatan kita.

Bagian terbesar dari inkonsistensi pernyataan SBY adalah lahirnya produk regulasi investasi pesanan Bank Dunia yang sangat liberal dan pro asing. Yakni, pengesahan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Kedua beleid ini menjadi payung dari arah liberalisasi ekonomi secara total di Indonesia.

Di tengah itu semualah, album ketiga SBY muncul. Tak pelak, sejumlah kritikan pun muncul ke hadapannya. SBY diminta lebih serius mengurus kemiskinan ketimbang meluncurkan album.

Menghadapi kritik-kritik itu, Partai Demokrat (PD) bersikap tenang dan elegan. PD juga mempersilahkan bagi siapa saja yang akan memanfaatkan momentum itu untuk menjatuhkan popularitas SBY.

“Silahkan saja bila memang mau dimanfaatkan. Kita tidak melarang, biarkan saja. Itukan aktualisasi diri dari seorang manusia yang memiliki jiwa seni,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (12/1).

Namun agaknya, presiden memang perlu lebih teliti memahami kapitalisme dan neoliberalisme. Pembangunan nasional yang berkarakter kerakyatan, sebagaimana diamanatkan konstitusi, tidak butuh jargon. Pelaksanaannya menghendaki komitmen dan kesungguhan mengoreksi struktur ekonomi warisan kolonial yang masih bertahan.


Selengkapnya...

Neoliberalisme Yang Hendak Disembunyikan

oleh : Rudi Hartono

Ketika SBY akhirnya menunjuk Budiono sebagai cawapresnya, sejumlah pihak kemudian mengasosiasikan ini sebagai ekspresi “neoliberalisme”. Bahkan, karena kerasnya tuduhan neoliberal kepada Budiono, SBY akhirnya mengklarifikasi bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan neoliberal. Klarifikasi tersebut disampaikan berkali-kali, mulai dari pidato deklarasi Sabuga, Bandung, hingga klarifikasi SBY pada acara temu capres yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN).

Dalam klarifikasi itu, SBY menggunakan keterlibatan negara dalam menstimulus sektor financial dan kaum kaya sebagai pembenaran bahwa pemerintahannya bukan neoliberal. Menurut SBY, pemerintahannya bukan penganut neoliberalisme karena tidak pernah menyerahkan semua kebijakan ekonomi pada mekanisme pasar. Bahkan, menurut SBY, pemerintahannya begitu aktif dalam memproteksi ekonomi rakyat kecil dan mengalirkan pertumbuhan. Di akhir acara tersebut, SBY menegaskan dirinya bukan seorang ultranasionalis yang mengartikan nasionalisme secara sempit, namun bukan juga penganut neoliberalisme.


Dalam kaitan ini, bagi saya, setiap orang pantas untuk menghindar (mengelak) ketika berhadapan dengan sebuah gelombang besar yang bisa menyapu kepentingannya. Dalam hal ini, kubu neoliberal di Indonesia menyadari betul bahaya besar jika gerakan anti-neoliberal semakin membesar.

Memperdebatkan Soal Negara

Saya tidak akan masuk dalam analisa historis kemunculan negara dan perkembangan sistim kapitalisme, tetapi lebih fokus mengenai hubungan negara dan pasar dalam neoliberalisme. Dalam hal ini, saya hendak membantah pendapat yang mengatakan bahwa negara sama sekali “absen” dalam ekonomi neoliberalisme.

Dalam memperdebatkan peran negara, dunia akademis kita sering dijangkiti kerancuan ketika menganggap esensi dari kapitalisme adalah pasar dan esensi dari sosialisme adalah negara. Menurut Leo Panitch, fungsi sentral dan historis dari negara dalam masyarakat kapitalis adalah perannya sebagai penjamin kepemilikan pribadi dan, yang terpenting bagi kelancaran beroperasinya pasar finansial, yakni bahwa negara akan selalu menghormati utang-utangnya, yaitu, pinjamannya dari bank-bank swasta.

Jadi, disini kita hanya memperdebatkan mengenai seperti apa bentuk intervensi negara dan bagaimana batas-batasnya (limit). Bagi penganut neoliberal, negara harus menyokong kuat hak kepemilikan pribadi individu, aturan hukum, dan institusi yang membebaskan berfungsinya pasar dan perdagangan bebas. Selain itu, kebebasan membuat perjanjian dan hak individu untuk bebas bertindak, bernegosiasi, berekspresi, dan memilih harus dilindungi. Oleh karena itu, negara berhak menggunakan monopolinya atas alat-alat kekerasan (polisi, militer, pengadilan, dsb) untuk menjamin kebebasan ini. Jadi bagi penganut neoliberal, intervensi negara diperlukan sepanjang tidak mengganggu mekanisme pasar bebas dan perdagangan bebas.

Dalam merespon dampak lebih luas krisis financial, sejumlah pemimpin negara eropa dan AS menggunakan “peran” mereka sebaik mungkin untuk menyelematkan perusahaan financial. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya adalah: Pertama, negara bereaksi untuk melindungi dan menyelamatkan para kapitalis keuangan dari kebangkrutan yang lebih besar. Tanpa ada intervensi seperti ini, kita sulit berkhayal bahwa pasar bebas dan perdagangan masih dapat hidup hingga sekarang ini. Kedua, bentuk intervensi mereka adalah negara menggunakan uang public sebagai dana talangan untuk menutupi kerugian para kapitalis keuangan.

Seperti disebutkan David Harvey, salah satu prinsip utama sejak 1970an (baca; neoliberalisme diperkenalkan) adalah bahwa kekuasaan negara harus melindungi institusi financial, dengan segala pembiayaannya. Prinsip ini bekerja pada saat krisis New York City pada pertengahan 1970-an, dan dikenal secara internasional ketika Meksiko berada di ujung kebangkrutan pada tahun 1982. Pada saat itu, mereka membaliout bank-bank bankrupt dengan mengorbankan populasi. Hal itu, misalnya, sangat berbeda dengan kebijakan new-deal rosevelt yang justru mengarahkan dana stimulus pada penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur secara padat karya, pengucuran kredit kepada jenis usaha yang mempunyai multiplayer effect, mensubsidi petani, dan sebagainya.

Menelusuri Intervensi Negara Versi SBY

Di bidang ekonomi, pemerintahan SBY disebut-sebut sejumlah pihak sebagai yang paling liberal di seluruh dunia. Bahkan, untuk menopang dan memastikan proses liberalisasi berjalan dengan maksimal, maka sejumlah produk perundangan dan konstitusi dibuat mengikuti alur liberalisasi, seperti UU penanaman modal, UU minerba, UU BHP, UU Sumber daya air, dan sebagainya. Banyak diantara UU itu mendapat pendanaan dari lembaga asing, khususnya ADB, Bank Dunia, dan USAID.

Seiring dengan proses liberalisasi ekonomi ini, pemerintahan SBY telah mengizinkan dan memfasilitasi pihak asing dan korporasinya mendominasi perekonomian nasional. di sektor migas, misalnya, pihak asing mengontrol hingga 85-90% pengelolan migas nasional, akibatnya 85% produksi migas nasional dikontrol oleh pihak asing. Sebanyak 65% kepemilikan saham di pasar modal adalah asing. Sebesar 14 milyar dollar AS kepemilikan SBI dan SUN adalah asing. Di sektor perbankan, karena UU 22 tahun 1999 menginjinkan kepemilikan asing hingga 99%, maka pihak asing semakin menguasai dan mengontrol perbankan nasional. Di bidang telekomunikasi, karena SBY benar-benar mematuhi keinginan WTO, maka kepemilikan asing terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia bisa mencapai 35%.

Selama 5 tahun berkuasa, dalam kacamata neoliberal, SBY telah menempatkan peran negara “persis” yang dikehendaki oleh pihak asing. Liberalisasi telah menjamin keleluasan bagi investasi untuk menemukan outlet-outlet baru, plus upah buruh yang murah dan pasar tenaga kerja yang liberal.

Situasi ini menimbulkan hal yang paradoksial. Liberalisasi dan pasar bebas tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dalam 10 tahun periode liberalisasi dan pasar bebas diberlakukan, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia merosot secara tajam dan terus jatuh tanpa henti. Lebih dari separuh populasi dinyatakan miskin oleh Bank Dunia. Terdapat 59% penduduk Indonesia yang tidak lagi regular menyimpan uang. Kemudian, 59% penduduk Indonesia yang harus menghabiskan 20-30% anggaran bulannya hanya untuk membeli bahan makanan. Dengan kondisi demikian, dapat dipastikan bahwa sekitar 60% populasi Indonesia kesulitan dalam mengakses tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

Di bawah tekanan struktural adjustment programme (SAP), Indonesia dipaksa melepaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan pelayanan publik kepada mekanisme pasar. Di bidang pendidikan, misalnya, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Dalam tahun 2008 angka tersebut meningkat, karena terjadi pertambahan putus sekolah sekitar 841.000 siswa sekolah dasar dan 211.643 siswa SMP/madrasah tsanawiyah . Jadi, total kepala yang tak mampu dididik oleh Negara hingga tahun 2009 adalah sebesar 13 juta jiwa. Inilah mungkin yang disebut perlindungan oleh negara versi SBY.

Di bidang pertanian, pemerintah juga tidak berbuat apapun untuk melindungi petani Indonesia. Bahkan, Karena tekanan WTO, pemerintah SBY buru-buru mencabut subsidi pertaniannya, menurunkan tariff impor produk pertanian, dan segala bentuk proteksi dihilangkan. Modal asing bukan saja menjarah pasar dan kesempatan para petani Indonesia, tetapi juga merampas tanah-tanah mereka yang subur (produktif). Dari berbagai konflik agrarian antara petani melawan perusahaan asing, pemerintahan SBY dan aparatusnya tidak sedikitpun memihak kepada petani.

Ketika menghadapi ancaman krisis financial, SBY menggunakan dana public untuk mendanai kaum kaya. Sebagai contoh, untuk menyelamatkan kelompok usaha Bakrie, pemerintah langsung mengalokasikan dana rekapitalisasi pasar saham untuk kelompok tersebut sebesar Rp 262,73 triliun. Selanjutnya, pada dana stimulus sebesar Rp. 71,3 trilyun, sebanyak 80% digunakan untuk mensubtitusi pajak orang kaya, sebanyak 6% dipergunakan untuk penggatian biaya diskon solar dan beban listrik, dan hanya 14% yang dipergunakan untuk menstimulus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kemudian mana yang diklaim SBY sebagai program atau bentuk intervensi negara terhadap pasar untuk melindungi rakyatnya? Iya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), KUR, dan PNP-mandiri. Perlu diketahui, BLT adalah program sogokan untuk menggantikan pencabutan subsidi BBM. Nilai yang dibayarkan oleh pemerintah melalui BLT sama sekali tidak setara dengan biaya yang harus ditanggung oleh rakyat akibat pencabutan subsidi BBM. Sementa itu, jika diperiksa asal-usul pendanaannya, maka diketahui bahwa dana BLT, KUR, dan PNP-mandiri berasal dari utang luar negeri.

Secara umum, SBY dikatakan pendukung neoliberal karena beberapa hal; pertama, agenda liberalisasi ekonomi. SBY begitu aktif dalam meliberalkan perekonomian Indonesia. Kedua, kebijakan ekonominya selalu berputar pada upaya stabilitas makro, seperti menekan inflasi, kontrol nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. ketiga, kepatuhan menjalankan pencabutan subsidi, privatisasi, deregulasi, dan sebagainya.

Rudi Hartono, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola Jurnal Arah Kiri, dan Berdikari Online.

sumber :
http://arahkiri2009.blogspot.com/2009/05/neoliberalisme-yang-hendak.html

Selengkapnya...

Ini Bukan Negara Instant !!!

Tuan Presiden kita beriklan
Meminjam jingle mie instan
Negara apakah yang kita angankan?
Tentu saja negara karbitan

Visi pembangunan ditentukan oleh reaksi spontan, bukan lagi oleh sebuah gagasan
Kritik dianggap tidak sopan
Kelak demonstrasi akan mudah saja diamankan
Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh statistik angka-angka yang dipublikasikan


Sementara rakyat tetap saja menjadi korban
Dalam jingle mie instan, presiden kita tampil dengan segala kelebihan
Tiada cela tanpa kekurangan
Polesan citra diri lewat iklan menjadikan dirinya seorang Megaloman

Bila citra iklan telah menjadi komandan, maka gagasan hanya akan menjadi sampiran
Pemimpin hanya akan akan memikirkan penampilan ketimbang dampak pembangunan
Fungsi negara mengalami pergeseran, sebab hanya menjadi manifestasi kepentingan
Maka semua masalah kenegaraan pun diserahkan kepada konsultan

Hanya pada saat-saat keberhasilan pemimpin tampil ke depan
Bila keadaan genting, presiden akan ber-akting layaknya bintang opera sabun, tampil dengan wajah tertekan
Simpati didapatkan, masalah tidak terpecahkan
Beginilah nasib negara karbitan

Pada saat gagasan dikalahkan oleh mie instan, kita menjadi negara Indonesia Instan
Semua masalah dipikirkan spontan
Diatasi dengan cara-cara juragan
Menekan mereka yang lemah sembari menyelamatkan mereka yang mapan.

Kami tidak butuh pemimpin yang senantiasa tampil menawan, sementara rakyat bawah terkucilkan
Kami juga tidak perlu mulut yang sopan, bila itu semua digunakan untuk menutupi ketidakjujuran
Kami tidak bangga punya pemimpin jenderal bintang empat, bila dia tidak pernah jadi komandan
Kami malu punya Doktor Pertanian bila untuk mendapatkan pupuk saja petani kelabakan

Kami tidak butuh pemimpin yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh dunia terdepan
Bila bergandengan tangan dengan rakyat saja dia enggan
Kami benar-benar tidak butuh pemimpin yang dipoles lewat iklan dengan meminjam jingle mie instan
Sebab negara kami bukanlah negara instan

Negara kami lahir dari sebuah gagasan, dibangun dengan perjuangan
Dan kami menjaganya lewat angan-angan sebuah kemakmuran
Itu bukanlah sebuah proses yang instan
Berbeda sekali dengan apa yang Tuan lakukan dengan jingle iklan

Tuan yang beriklan, kami bukan mie instan
Bisa Tuan remas hingga hancur berantakan
Bisa Tuan rendam hingga lemas tidak berkekuatan
Kami adalah rakyat kebanyakan, tetapi kami belajar dari mereka yang jadi korban iklan

Cukup sudah semua polesan, rasa bosan akan menghentikan
Dan kami sekarang sudah bosan
Kami butuh pemimpin yang satu kata, satu perbuatan
Kami tidak butuh pemimpin yang gila penghargaan tetapi miskin teladan

Kami akan meninggalkan pemimpin yang mengandalkan konsultan
Dan bukan menjaga kepercayaan
Karena kami sadar bahwa kami yang menentukan
Maka jangan harap Tuan bisa mengubah Indonesia menjadi negara Instan

dikutip dari http://groups.google.com/group/RantauNet/

Selengkapnya...

Kata Pengantar Buku “Mengapa Saya Bakar Gambar eSBeYe” (Pledoi : I Wayan “Gendo” Suardana)

Oleh : Dr. Jeffrey A.Winters, Ph.D

23 Oktober 2005, Chicago USA

Ini adalah buku yang penting dan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang berkomitmen terhadap pembangunan kebebasan dan demokrasi di Indonesia. I Wayan Suardana (alias Gendo) ditangkap dan ditahan pada Januari 2005.

“Kejahatan apa yang dia lakukan?” Dia tidak mencuri dari tetangga atau took. Dia tidak melakukan korupsi terhadap uang rakyat. Dia juga tidak melakukan perusakan barang-barang atau menyerang seseorang secara fisik. Dia tidak memperkosa, menyiksa, ataupun membunuh seseorang. Dia tidak melakukan pengeboman terhadap masyarakat yang tidak berdosa, termasuk pekerja di rumah makan atau night club.


Gendo dipenjara atas “kejahatan” berekspresi politik. Khususnya pada saat melakukan unjuk rasa damai di Bali pada bulan Desember 2004, Gendo dan teman-temannya melakukan pembakaran terhadap photo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengapa Gendo dan teman-temannya melakukan hal ini? Dan mengapa pula pemerintah menganggap Gendo sebagai penjahat?

Unjuk rasa itu dilakukan sebagai reaksi terhadap keputusan pemerintah menghilangkan subsidi BBM. Menurut Gendo, keputusan pemerintah tersebut akan menyakiti rakyat kecil tanpa memberikan mereka kompensasi apapun. Sangatlah penting untuk diingat bahwa Gendo tidak berbicara atas dasar kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak kaya, tapi memiliki cukup untuk hidup sederhana sebagai seorang mahasiswa dan aktivis. Ia berbicara atas nama puluhan juta Rakyat Indonesia yang terbiasa diam karena mereka miskin, terintimidasi oleh pemerintah dan pejabat, atau tidak tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dikatakan ketika keputusan pemerintah diambil yang akan menambah kesengsaraan pada kehidupan mereka yang sudah menyedihkan.

Jadi jelaslah : Gendo dan kawan-kawannya melakukan protes karena kebijakan yang akan membahayakan masyarakat miskin. Isu bukanlah sesuatu yang abstrak atau simbolis, melainkan sebuah isu yang nyata dan kongkret.

Dan tepat saja ia ditangkap dan dihukum untuk sebuah “kejahatan” yang abstrak dan simbolis. Para pengunjuk rasa ingin mengingatkan pejabat tinggi pemerintah, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka berdialog satu sama lain ketimbang melihat atau merasakan konsekuensi tindakan mereka terhadap masyarakat, bahwa keputusan mereka akan mengakibatkan kepedihan dan penderitaan.

Untuk menekankan poin mereka secara jelas dan dramatis – untuk meraih perhatian media dan pejabat pemerintah yang tidak mau mendengarkan – mereka menggunakan simbolisme dramatis sebagai bagian dari ekspresi politik mereka.

Foto Susilo Bambang Yudhoyono digambarkan sebagai Drakula. Apakah para aktivis benar-benar menginginkan agar masyarakat berpikir bahwa presiden mereka adalah penghisap darah? Tentu saja tidak. Drakula menghisap darah dari korban mereka, menjadikan mereka lemah dan bahkan menyebabkan kematian.

Bagi banyak orang, sangatlah mengejutkan untuk melihat presiden mereka digambarkan sebagai Drakula. Tapi itu adalah tujuannya. Politik adalah perjuangan dalam banyak tingkatan. Salah satu tingkatan yang terpenting adalah simbolisasi. Dan bagi masyarakat yang ingin memahami apa artinya keputusan pemerintah itu apa implikasi yang ditimbulkannya, sangatlah penting untuk melihat simbolisasi dan interpretasi menyeluruh. Pejabat pemerintah menggambarkan bahwa keadaan baik-baik saja. Gendo dan kawan-kawannya menyeimbangi pandangan tersebut dengan mengatakan sebaliknya.

Gendo dapat saja menulis famplet yang panjang menjelaskan semuanya secara detail. Ia dapat melakukan orasi yang panjang. Tapi banyak orang yang ia hendak tuju dalam komunikasinya tidaklah memiliki banyak waktu dan keahlian untuk mendengarkan semuanya detailnya.

Menggambarkan Presiden sebagai Drakula adalah sebuah jalan pintas simbolis. Dengan penggambaran seperti itu, kamu dapat melakukannya dengan cara yang akan mendapatkan perhatian. Ini adalah cara yang secara valid dan sah dalam politik, dan sering digunakan secara luas dalam masyarakat yang bebas di seluruh dunia.

Selama demonstrasi, foto Susilo-Drakula dibakar. Apakah ini berarti Gendo dan aktivis lainnya hendak membakar Presiden Susilo? Apakah ini berarti bahwa mereka hendak mencederai Presiden Susilo? Seklai lagi, tentu saja tidak!

Mereka membakar foto untuk menunjukkan kemarahan dan kefrustasian, dan untuk menekankan pada isu bahwa pemotongan subsidi adalah tindakan yang serius dan membahayakan. Mereka ingin menarik perhatian media dan bahkan Presiden sendiri. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan, sebuah pesan politis : “Kamu mencelakakan jutaan orang dengan keputusan kamu, dan tindakan simbolis yang ekstrem ini ditujukan untuk membuat kamu berpikir kembali atas apa yang telah kamu lakukan kepada siapa kamu melakukan hal tersebut.”

Para aktivis melakukan hal yang sama dengan Presiden Megawati. Mereka membakar fotonya atau menginjak-injaknya selam demonstrasi. Apakah para demonstran ini hendak mencederai Mega? Apakah mereka akan menyerangnya ketika bertemu dengannya atau membahayakan hidupnya? Tidak. Mereka mengekspresikan pandangan mereka dalam sebuah cara yang dramatis untuk memotong banyak suara dalam politik dan dalam masyarakat, untuk menarik perhatian dari mereka yang tidak ingin mendengarkan, dan untuk mengekspresikan emosi dan penderitaan yang sesungguhnya.

Tindakan seperti pembakaran foto, mencoret-coret foto (khusunya foto resmi pemimpin), menggantung boneka pemimpin, atau bahkan membakarnya memiliki sejarah yang panjangsebagai metode ekspresi politik.

Tidaklah mengherankan jika pejabat pemerintah tidak menyukai metoda penyampaian ekspresi seperti ini. Dari sudut pandang mereka, situasi yang ideal adalah situasi di mana tidak ada kritik atau oposisi sama sekali, atau paling tidak sebuah kritik harus disampaikan sesuai dengan cara mereka atau membuat mereka merasa nyaman. Tapi apakah metoda penyampaian ekspresi yang dramatis dan kasar harus diperlakukan sebagai tindakan Kriminal dan haruskah orang yang menyampaikan pesan politis dipenjarakan hanya karena mereka mengatakannya?

Pemerintahan Kolonial Belanda tidak suka dikritik atas kebijakan mereka juga. Bahkan, hukum yang digunakan terhadap Gendo ditulis oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut. Pejabat pemerintah di tahun 2005 yang tidak ingin dihubungkan dengan maksud sesungguhnya yang opresif dari Pasal 134 dan 136 dari Undang-undang Kejahatan selama masa penjajahan Belanda, sekarang mencoba memfokuskan pada unsur budaya – ekspresi politis tertentu, seperti pembakaran foto presiden, tidaklah pantas karena “tidak sopan” atau menunjukkan “ketidakhormatan” pada pejabat tinggi pemerintah seperti presiden.

Ini adalah sebuahbentuk argumentasi yang sangat berbahaya. Harap dicatat bahwa bukan tindakan itu sendiri yang menjadi bermasalah. Selama masa kampanye pemilu tahun 2004, saya melihat banyak gambar Presiden Megawati dibuang di jalan sebagai sampah sehabis masa kampanye. Ribuan orang menginjak-injak gambar ini.Kemudian ketika stadion tempat kampanye dibersihkan, banyak gambar Megawati dan SBY dibakar seperti sampah oleh tukang sampah.

Tidak ada dari orang-orang ini yang ditangkap atau dipenjarakan selama 6 bulan seperti Gendo. Karena mereka hanya membakar kertas, dan membakar kertas tidaklah melanggar hukum.

Perbedaannya adalah maksud di balik tindakan-tindakan tersebut. Bagi Gendo dan para demonstran, kritikan yang disampaikan yang meresahkan para pemimpin, bukan pembakaran itu sendiri. Dan ini sangat penting. Alasan Gendo dipenjarakan adalah untuk menyampaikan pesan kepada public bahwa para pemimpin tidak menyukai kritikan tertentu.

Tiba-tiba saja, tindakan sederhana seperti pembakaran kertas menjadi “tindakan penghinaan”, kemudian “tidak sopan” dan lalu “kejahatan”.

Mereka yang berkuasa selalu mencoba untu membatasi kritik-kritik apa yang dapat disampaikan dan bagaimana cara mereka menyampaikannya. Saya mengalaminya sendiri ketika saya menyampaikan ke public pada tahun 1998 bahwa ada indkasi korupsi besar-besaran oleh Ginandjar Kartasasmita haruslah diselidiki secara menyeluruh. Hasilnya adalah bukanlah penyelidikan terhadap korupsi itu, melainkan ancaman terhadap saya menggunakan hukum Belanda yang sama yang digunakan untuk memenjarakan Gendo karena penghinaan terhadap penjabat Negara.

Beberapa orang memberikan alasan bahwa pengekspresian politik dan protes seperti pembakaran foto berbahaya bagi masyarakat karena dapat mengarah pada tindakan kriminal yang sesungguhnya. Tapi argumentasi ini tidaklah didukung oleh fakta sejarah. Banyak kasus ledakan kejahatan yang tidak disebabkan oleh pembakaran foto-foto para pimpinan. Dan banyak contoh kasus dalam penyampaian ekspresi politik yang kasar, tindakan bicara bebas (termasuk pembakaran foto), yang tidak mengarah pada kejahatan fisik sama sekali.

Bahkan orang dapat membuat argumentasi bahwa membiarkan orang melepaskan ketegangan dan frustasi mereka dalam bentuk penyampaian ekspresi politik yang dramatis sesungguhnya dapat mencegah frustasi tersebut dapat terakumulasi menjadi sebuah tindakan kekerasan.

Apakah pembakaran gambar presiden dapat sungguh membahayakan si presiden? Tidak. Apakah meresahkan para pemimpin? Ya. Haruskah itu dihukum sebagai kejahatan hanya karena itu membuat para pemimpin merasa tidak nyaman? Itu adalah permasalahan yang sesungguhnya dalam kasus Gendo, dan dalam belasan kasus yang serupa.

Dalam Nota pembelaannya, yang menjadi dasar bagi buku ini, Gendo menyatakan bahwa “Perkara ini akan menjadi parameter sejauh mana Negara dan bangsa ini mampu berdemokrasi.” Ia benar sekali. Salah satu pilar demokrasi adalah keinginan para pemimpin untuk mampu menahan kritikan yang dilontarkan dengan marah, emosi, dan kasar.

Taruhannya sangat besar ketika pemerintah mengambil sejumlah keputusan. Sebagian orang akan diuntungkan sedang sebagian lain akan dirugikan, sebagian yang lain bahkan akan dihancurkan hidupnya atau dapat tewas karena keputusan pemerintah – misal, ketika pemerintah memutuskan untuk memotong anggaran pelayanan kesehatan , akan banyak wanita yang meninggal ketika melahirkan bayi, akan banyak anak-anak yang meninggal sebelum mencapai ulang tahun pertama, dan akan banyak warga Negara yang meninggal karena penyakit sederhana yang seharusnya dapat dicegah.

Permasalahan ini sudah cukup mengundang emosi dan penting dan dramatis jauh sebelum seseorang seperti Gendo membakar sebuah foto. Selama para demonstran tetap berkomitmen pada tindakan tanpa-kekerasan, kenapa sebuah tindakan dramatis dalam pengiriman pesan politis yang kuat diperlakukan sebagai sebuah “kejahatan” hanya karena tindakan tersebut membuat para pemimpin merasa kurang nyaman?

Mungkin membuat para pemimpin politis tidak nyaman adalah tepat yang dibutuhkan untuk membuat mereka memikirkan kembali keputusan mereka. Mungkin, dengan segala macam bentuk penarik perhatian dalam kehidupan sehari-hari, sebuah bentuk dramatis dalam penyampaian ekspresi politik dibutuhkan untuk menarik perhatian orang dan membuat mereka mengerti bahwa kehidupan sedang dipertaruhkan dan bahwa jutaan rakyat yang tidak dapat bersuara sedang disakiti.

Selama kampanye presiden tahun 2004, Saya bepergian sebagai seorang observer ke seluruh penjuru Indonesia dengan para kandidat politik. Saya memiliki beberapa kesempatan untuk membicarakan permasalahan ini dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada suatu kesempatan saya menanyakan langsung kepadaSBY pandangannya mengenai sebuah penyampaian ekspresi yang dramatis seperti pembakaran foto para kandidat. Saya secara khusus ingin mengetahui apakah Ia akan mengambil tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Megawati, yang telah menghukum belasan aktivis dan memenjarakan mereka hanya karena ia merasa tersinggung.

Jawaban SBY sangatlah menarik dan penuh pemikiran. Ini yang saya catat dalam catatan saya berdasarkan jawabannya : ‘Saya sedang duduk bersama istri saya suatu malam dan sedang menonton TV, kami terkejut meilah foto saya dibakar dalam kampanye partai yang lain. Saya harus mengakui, itu membuat saya merasa tidak nyaman. Tapi Ani dan saya membicarakan soal hal itu dan kami menyadari bahwa bukan saya pribadi yang mereka tidak suka karena mereka belum mengenal saya. Itu adalah sebuah ekspresi dari keinginan politis mereka. Seiring dengan tumbuhnya demokrasi baru dari sebuah periode di mana pengekspresian pandangan sangatlah dibatasi, saya percaya bahwa sangatlah penting untuk setoleran mungkin, bahkan terhadap tindakan seperti ini.”

Saya lalu bertanya langsung kepadanya “Lalu apakah anda mendukung penghukuman pada mahasiswa dan aktivis seperti yang telah dilakukan oleh Megawati?” Ia menjawa b “Tidak”.

Begitu Gendo dihukum penjara, juru bicara presiden Andi Mallaranggeng, seperti dikutip Financial Times, mengatakan “Presiden sedang coba mengirim pesan bahwa ia mendukung kebebasan berbicara, tapi sesuai dengan nilai-nilai dan etika kita. Kamu dapat berbicara apa saja yang kamu suka, tapi kamu tidak harus membakar foto atau melakukan sesuatu seperti itu.”

Mereka yang tidak ingin menghadapi oposisi yang kuat selalu berlindung di balik nilai-nilai dan etika. Gendo tidak menyakiti seorangpun. “Kejahatan”nya hanyalah karena ia berbicara menggunakan simbolisasi politis yang dramatis mengenai sebuah permasalahan yang akan memiliki dampak yang dramatis terhadap jutaan jiwa masyarakat.

Politisi yang ingin diperlakukan seperti raja, dibanding sebagai seorang sosok yang mungkin saja dikritik secara keras ketika mereka mengambil keputusan yang keras seharusnya mencari pekerjaan yang kurang memiliki tekanan dan di mana tidak ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sopan terhadap mereka.

Sebelum membaca buku ini, sangatlah penting untuk diingat bagaimana Belanda memperlakukan Sukarno dan Hatta karena berbicara dengan cara yang membuat Pemerintahan Kolonial Belanda merasa tidak nyaman; atau bagaimana Suharto telah memenjarakan begitu banyak orang karena ekspresi politik mereka.

Gendo dan banyak orang sepertinya sedang berjuang dalam tradisi terbaik dari kebebasan dan keadilan. Argumentasi yang dibuat di buku ini adalah sebuah suara yang penting dan bersemangat dalam dialog dan debat yang sedang terjadi tentang demokrasi dan seberapa jauh para elit mampu mundur dari keistimewaan dan perlindungan yang mereka miliki di Indonesia.

Diterjemahkan oleh :

Johans Kamajaya
Selengkapnya...

SBY Pantaskah jadi Pemimpin Indonesia?

Ketika itu, tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta, atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau pencurian, merajalela. Lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok `'Kapak Merah''.

Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda bersenjata kapak, pisau, atau golok -terkadang bersenjata api-menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban,yang tak jarang sudah dianiaya terlebih dulu. Polisi seakan takberdaya. Itu menyebabkan rakyat terpancing menjadi main hakim sendiri.Maling motor yang tertangkap, dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikanitu, merupakan pemandangan sehari-hari di mana-mana.


Itu belum seberapa. Berbagai daerah bergolak. Aceh, misalnya, seakan sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid, datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya. Bicara sebentar, ia langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke Jakarta. Di Ambon, Maluku, `'perang'' Islam - Kristen, mencapai puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar, atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak`'perang'' melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.

Nah, ketika itu yang menjadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi menjadi Presiden RI. Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet, apa yang SBY lakukan? `'Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai berbulan-bulan, '' ujar seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaranPolkam. Sebagai hasil rapat-rapat yang melelahkan yang dipimpin SBY itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka rapat terus, diskusi terus, seminar terus. `'Saya lihat orang-orang yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek. Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,'' kata Menteri tadi.

Suatu hari rapat berlangsung, dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi berlangsung seru di antara peserta rapat, dan SBY menjadi moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan di hotel-hotel. Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen. Aqlani Maja, Staf Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, `'Pak Menteri, saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan. Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya keputusan. Saya kira itu yang penting.''

Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin merasa malu, sekaligus marah, karena merasa dihina. `'Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini, para Menteri,'' teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun akhirnya bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.

Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena sudah kesal, mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia memang sudah lama kenal watak atau kepribadian SBY. Ia dan SBY, sama-sama mengikuti pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika.Di sana pula, mereka sama mengikuti pendidikan S2, dan sama pula lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula menjadi dosen di Seskoad, Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi rupanya, ia tahu betul, bahwa SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive) , apalagi keputusan itu berisiko..

Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam, nyaris tak satu pun keputusan penting -apalagi yang berisiko tinggi-datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, dikalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor `'Seminar''. Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambon, akhirnya ditangani oleh Yusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul Perjanjian Malino I dan II.

Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri dari kabinet, saat Malino I dan II ditandatangani, dan mendapat restu dari Presiden. Memang gara-gara Malino itu, SBY marah besar kepada Yusuf Kalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapiuntuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.

Ada lagi kisah dramatis, sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskan menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya, pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yang dikirim dengan kapal, sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan pasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga hari kelaparan, karena persediaan makanan sudah habis.

Akhirnya, di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu, barulah mereka didaratkan, konon setelah Presiden Megawati turun tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko seperti itu. Hobinya, cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya salah- tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.

Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan. Mana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin apalagi menjadi Presiden, pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat personaliti yang sangat fatal seperti itu? Ini menjadi alasan pertama dan utama bagi rakyat untuk tidak memilih SBY si peragu..

di copy paste dari email seorang teman..
Selengkapnya...